RILIS MEDIA

Transformasi digital terjadi sangat cepat di berbagai sektor di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Tanpa strategi yang tepat, transformasi digital menyimpan sejumlah risiko. Misalnya saja fakta bahwa saat ini pengguna internet Indonesia mengakses data di luar negeri lima kali lipat lebih banyak dari data di dalam negeri, yang berarti berisiko pada tingginya devisa ke luar Indonesia untuk belanja bandwidth internasional dan risiko atas otoritas data.

Fakta lain yang perlu diperhatikan adalah perkembangan teknologi Akal Imitasi (AI) yang semakin populer digunakan di seluruh dunia. Pakar AI di Amerika Serikat mengkhawatirkan AI dapat menyebabkan terjadinya penyebaran miss-informasi lebih masif. Kondisi ini dapat berdampak pada kerentanan sosial, terutama di negara dengan literasi yang tergolong rendah seperti Indonesia.

Berangkat dari kondisi-kondisi tersebut, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) menyiapkan Buku Putih Transformasi Digital.

“Buku ini disusun dengan maksud untuk menambah referensi pemerintah terkait arahan Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital di Indonesia, yang menurut kami harus selalu ditujukan untuk tercapainya kedaulatan digital nasional,” papar Ilham Akbar Habibie selaku Ketua Tim Pelaksana WANTIKNAS saat penyerahan draft Buku Putih Transformasi Digital kepada Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.

“Kita sepakat bahwa kedaulatan digital bukan lagi pilihan, tapi suatu keharusan. Teknologi apalagi kecerdasan buatan berkembang begitu cepat sehingga kadang menyerempet norma-norma atau value tradisional kita. Tentunya kita tidak bisa dan tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus memastikan bahwa perkembangan digital ini harus sejalan dengan kepentingan bangsa. Indonesia punya potensi ekonomi digital mencapai Rp5.700 T,” papar Febrian pada kegiatan Ecosystem Forum 2025, yang diselenggarakan WANTIKNAS bersama Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI).

Kolaborasi Ekosistem Agar Transformasi Digital Optimal

“Perlu ditekankan bahwa kedaulatan itu tidak selalu sama dengan swasembada, perlu melibatkan banyak pihak, bukan one man show but many systemic show. Perlu kolaborasi, yang terpenting pada akhirnya kita bisa berdaulat atas kepentingan kita yang bisa mendukung Indonesia Emas,” papar Ilham lagi.

Kolaborasi ekosistem perlu melibatkan seluruh pihak, termasuk industri yang perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai urgensi kedaulatan digital dalam proses transformasi digital. “Transformasi digital mengubah transaksi dari fisik ke elektronik. Dalam transformasi ini, kedaulatan data dalam negeri harus dijaga, yang sebetulnya juga peluang bagi industri dalam negeri untuk menyediakan solusi berkualitas dan berdaulat,” papar Marshall Pribadi, CEO Privy.id.

Implementasi kedaulatan digital di Indonesia diyakini dapat membawa dampak ketahanan ruang digital Indonesia dan dapat mendorong kebangkitan teknologi nasional yang akhirnya berimplikasi pada tercapainya kemandirian ekonomi nasional, terutama di sektor digital.